Potret penduduk Perbatasan

Potret Beranda Depan Indonesia

Daerah-daerah di kawasan perbatasan bak beranda depan negara karena disitulah pintu gerbang bagi masyarakat di negara tetangga dan dunia untuk memasuki negara kita, demikian pula sebaliknya. Semakin bagus dan menarik penataan beranda depan kita, semakin banyak orang tertarik masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, apabila jalan masuknya saja rusak atau bahkan tidak ada, belum lagi suasana di beranda itu terlihat tak terurus, menyeramkan, dan rawan, siapa yang bersedia berkunjung?

Daerah-daerah perbatasan darat merupakan wilayah yang strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, daerah-daerah tersebut memiliki potensi ancaman bagi pertahanan dan keamanan NKRI. Di sisi lain, daerah-daerah perbatasan memiliki potensi pengembangan kerja sama dengan negara-negara tetangga, khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata. Tak salah apabila daerah-daerah di kawasan perbatasan dianggap sebagai beranda depan negara. Istilah beranda depan bagi daerah-daerah perbatasan, yang kini tengah dipopulerkan oleh pemerintah, berarti bahwa daerah-daerah tersebut merupakan kawasan yang secara geografis berbatasan dengan negara lain dan menunjukkan gambaran tentang kondisi wilayah serta jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, kondisi daerah-daerah di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat, dapat menjadi tolok ukur kondisi suatu bangsa, layaknya kondisi beranda depan yang mencerminkan kondisi suatu rumah.


Tamu asing yang mendatangi sebuah rumah pasti dapat menarik kesimpulan bagaimana kondisi di dalam rumah maupun karakter pemilik rumah melalui beranda rumahnya. Apabila beranda rumahnya terlihat berpagar rapi, bersih, dan asri, tamu tersebut akan senang berkunjung karena dapat menyimpulkan bahwa kondisi di dalam rumah pastilah semenarik dan senyaman berandanya. Pemilik rumah pun pastilah orang yang baik serta menyenangkan. Akan tetapi, apabila beranda rumahnya kotor, dipenuhi pagar berkawat duri, maupun tak tertata rapi, sang tamu jadi enggan, bahkan takut untuk melintas, apalagi masuk ke dalam rumah tersebut. Pemilik rumahnya juga akan dianggap sebagai orang yang tidak ramah dan tidak menyenangkan. Oleh karena itulah, penanganan dan pengembangan kawasan perbatasan, terutama perbatasan darat, hendaklah memakai pendekatan strategis dari kedua potensi tersebut.

Di samping tetap menjaga fungsi ketahanan dan keamanan, pemerintah juga perlu mengembangkan fungsi ekonomi dan pariwisata di daerah-daerah perbatasan darat sehingga menarik warga negara tetangga maupun negara lainnya untuk mau berkunjung ke negara kita. Pembangunan dan ketersediaan prasarana dan sarana, khususnya infrastruktur jalan, perumahan, air bersih, dan sanitasi, menjadi faktor penentu bagi pengembangan daerah-daerah di kawasan perbatasan. Tetapi fakta di lapangan masih menunjukkan kalau pembangunan  sarana dan prasarana dasar, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, di daerah-daerah perbatasan darat Indonesia masih belum memadai, terutama perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan.

Perbedaan yang sangat mencolok dapat dilihat dan dirasakan apabila kita berkendara menggunakan jalur nasional dari Pontianak ke Entikong menuju Kuching dan kembali dari Kuching menuju Entikong. Meskipun jalan Trans Kalimantan dari Pontianak ke Entikong saat ini jauh lebih baik dan sebagian besar telah beraspal, namun di sana-sini terdapat jalan-jalan yang ditambal sulam dan berlubang-lubang. Belum lagi masih ada ruas jalan, sekitar 32 km lebih, yang dalam tahap pengerasan, sehingga pengemudi yang melewatinya harus terlonjak-lonjak di dalam mobilnya. Sesampainya di Entikong, kita pun dapat menemukan banyak jalan-jalan poros yang masih berupa jalan tanah, kerikil, dan batu. Selain itu, terdapat ±50 jalan setapak dan berpuluh-puluh jalan tikus yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak. Apabila malam menjelang, Trans Kalimantan terselimuti pekatnya kegelapan malam karena fasilitas lampu jalan masih belum ada. Hanya lampu-lampu mobil dan sesekali sepeda motor yang jadi penerang para pengendara yang melintas. Padahal, jalan-jalan di Kalimantan tidak memiliki bahu jalan karena biasanya langsung berada di tepi tebing, jurang, ataupun sungai kecil, dan deretan rumah penduduk.

Arkan Yamri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Perbatasan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan kepada Kiprah bahwa pembangunan yang paling diperlukan saat ini di kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah infrastruktur jalan. Meskipun jalan nasional (Trans Kalimantan) dan jalan poros sudah banyak dibangun, namun jalan yang menghubungkan kota-kota di Kalimantan tidak semua kondisinya dalam kondisi bagus. Arkan juga menyebutkan bahwa jarak dari jalan-jalan penghubung yang ada masih relatif jauh dan memutar. Ditambah  lagi dengan sarana transportasi yang belum memadai.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang ada di Malaysia. Perjalanan kami dari Entikong ke Kuching juga melewati jalan-jalan beraspal yang tambal sulam, namun tanpa ada satupun lubang. Jalan-jalannya mulus, lebar, memiliki bahu jalan, serta dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas, penanda arah, dan lampu jalan yang terang benderang. Jalan-jalan poros yang menghubungkan jalan utama dengan perumahan penduduk sebagian besar sudah beraspal.

Kiprah juga melihat bagaimana berbagai infrastruktur di perbatasan Malaysia telah terbangun dan tertata dengan baik. Pusat-pusat perdagangan serta tempat-tempat pariwisata di sana juga ditata dengan apik dan menarik. Berbeda dengan sebagian besar kecamatan yang berada di perbatasan Indonesia, semua distrik di Malaysia telah memiliki pasokan listrik dan air bersih sendiri. Dengan sendirinya, sarana komunikasi dan informasi seperti siaran televisi, radio, telepon, internet, maupun koran dapat terdistribusi dengan baik hingga ke desa-desa.

Seringnya terjadi kelangkaan persediaan gas elpiji dan sembako membuat hampir semua kebutuhan pokok warga Indonesia yang ada di perbatasan dipasok dari Malaysia. Bahkan akibat pembangunan sarana dan prasarana, seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, dan lain sebagainya, yang tidak merata, warga kita bersekolah maupun berobat ke Malaysia pun menjadi pemandangan biasa. Oleh karena itu, peredaran uang ringgit di Entikong misalnya jauh lebih besar dibandingkan rupiah karena mereka membeli barang-barang kebutuhan dasarnya ke Sarawak yang lebih mudah dan murah aksesnya.

Kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi pintu gerbang perbatasan Indonesia di Kalimantan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasarnya yang memadai merupakan potret beranda depan negara kita. Pembukaan daerah perbatasan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga penduduk lokal dapat lebih sejahtera. Keberadaan daerah perbatasan darat merupakan beranda depan negara kita untuk dapat menarik turis, khususnya turis mancanegara dari tetangga sebelah, untuk datang berwisata sehingga meningkatkan devisa negara. Akan tetapi, apabila ketimpangan infrastruktur dan sarana serta prasarana tersebut masih terjadi di daerah-daerah yang sudah disentuh pembangunan, lalu bagaimana nasib daerah-daerah di kawasan perbatasan yang jalannya masih terputus dan wilayahnya masih terisolir? Hal ini patut mendapat perhatian dari semua instansi pemerintah, terutama pemerintah pusat, terutama terkait dengan rencana pembukaan PPLB Aruk dan Nanga Badau. Apakah dengan dibukanya PPLB Aruk dan PPLB Nangau Badau dalam waktu dekat ini sudah memadai sehingga benar-benar dapat menyejahterakan penduduk Indonesia yang berada di kawasan perbatasan ataukah perekonomian warga Malaysia yang justru akan meningkat karena warga negara kitalah yang berbondong-bondong berwisata ke Malaysia yang memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap dan infrastruktur yang lebih baik?